Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi sepeda motor hanya alasan untuk menutupi kegagalan dalam memperbaiki sistem transportasi publik. Pemerintah tidak pernah memberikan kebijakan yang substantif untuk menyelesaikan masalah ini. Akibatnya, kondisi transportasi publik di Indonesia sangat buruk.
Masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi karena problem transportasi publik sangat kompleks. Problem ini tidak hanya terkait fasilitas saja melainkan juga faktor keamanan dan efektivitas.
"Pemerintah tidak pernah melihat alasan ini. Mereka hanya melihat dari permukaan saja. Padahal masyarakat sudah dapat memilih, mana yang baik dan mana yang buruk. Ini logis saja," ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Eko Prasodjo, ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (29/5).
Menurutnya pandangan pemerintah untuk mencabut subsidi bagi sepeda motor terlalu dangkal. Mereka menjebak masyarakat untuk bersikap kritis dalam menggunakan kendaraan pribadi. Padahal sikap masyarakat untuk memilih penggunaan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, berakar pada kebijakan transportasi publik yang salah kaprah.
"Dari dulu kebijakan pemerintah soal transportasi publik selalu berputar-putar. Kalau melihat kondisi transportasi publik sekarang, bisa dikatakan kebijakan mereka gagal. Anehnya, kini mereka kembali berputar-putar," tegasnya.
Malah, kini pemerintah akan melakukan kebijakan yang keliru. Mereka malah mengorbankan pengguna sepeda motor untuk menekan buruknya kondisi transportasi. Padahal, sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.
Ia mencatat, hingga akhir tahun 2009 pengguna sepeda motor di Jakarta saja mencapai 5,6 jutaan. Ia memperkirakan pengguna sepeda motor di Jakarta meningkat menjadi 6 jutaan.
"Saya fikir kondisi ini nanti merembet ke pengguna kendaraan bermotor yang lain. Jadi ke depan tidak peduli motor atau mobil akan kena juga," jelasnya.
Tanpa perbaikan transportasi publik berarti pemerintah hanya memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi publik yang buruk. "Jadi menurut saya problem ini tidak hanya menjadi soal energi dan transportasi publik saja, tapi juga merembet ke yang lain," imbuhnya.
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/29/145745/23/2/Salah-Kaprah-Pencabutan-Subsidi-BBM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar